AMENDEMEN UUD JANGAN DIPAKSAKAN

JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) AM Fatwa menilai amendemen kelima Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 harus menunggu momen politik yang tepat,jangan dipaksakan. ”Biarkan dinamika masyarakat yang membicarakan perubahan ini.Biarkan sampai matang dan komprehensif dan ada momen politik yang mendukung,” kataFatwadalamdiskusi ”Menyusun Kembali Sistematika Amendemen UUD 1945”di Jakarta kemarin. Fatwa mencontohkan, amendemen sebelumnya terjadi karena ada momentum politik yang mendorongnya melalui gerakan Reformasi. Tanpa itu, kata dia, hal tersebut tidak akan terjadi. Karena itu, politikus Partai Amanat Nasional ini meminta agar semua pihak yang menginginkan adanya amendemen, seperti Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk bersabar dulu. ”Saya pribadi setuju saja kewenangan DPD ditambah, tapi harus ada koridor-koridor yang dilalui, juga momentum yang tepat,” ujarnya. Pakar konstitusi dan tata negara Sri Soemantri Martosoewignyo mengatakan,amendemen lanjutan terhadap UUD sudah diperlukan. Sebab, hasil amendemen keempat konstitusi itu masih banyak kekurangan. ”Ini karena pada waktu mengubah UUD,MPR tidak punya grand design,”ungkapnya. sumber : seputar Indonesia

SBY: Visi Pemerintah Konkret

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa visi Indonesia Sehat 2010 sudah konkret dan bukan hanya wacana. ”Ada yang menulis buku, katanya pemerintah atau SBY ini hanya angin,saya kira gedung ini (RSCM yang baru) bukan angin. Menghadapi seperti itu, mari kita betulbetul membuktikan menjadi sesuatu yang konkret dan bukan hanya angin dan wacana,” ujar Presiden. Visi pemerintan soal Indonesia Sehat 2010 dicanangkan tiga tahun lalu. Presiden menjelaskan, visi ini bukan wacana seperti yang pernah ditulis dalam sebuah terbitan buku. Pernyataan tersebut disampaikan SBY pada peringatan hari malaria sedunia ke-1, sekaligus meresmikan gedung rawat inap terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Dia menegaskan, pemerintah juga terus merevitalisasi program-program kesehatan yang dulu dilakukan,yang pada masa reformasi ini tidak diaktifkan.Program itu,antara lain pekan imunisasi nasional (PIN),aktivitas posyandu,dan pos keluarga berencana (KB). ”Jangan sampai setelah pergantian kepemimpinan politik, program-program yang baik tidak kita lakukan,” jelasnya. Presiden menyebutkan, untuk posyandu pada tahun lalu telah terbentuk sebanyak 8.114 unit, poskesdes (pos kesehatan desa) yang baru dibentuk pada 2007 telah mencapai 33.910 unit,dan pos kesehatan pesantren yang dibentuk sejak 2005 lalu saat ini telah mencapai 600 unit. Untuk itu, menurutnya, program-program kesehatan masyarakat yang bertaraf menengah ke bawah harus terus ditingkatkan pelayanannya, sejalan dengan pembangunan RS yang lebih bertaraf internasional. ”Saya setuju dengan pembangunan RS berkategori world class hospital, tetapi setelah kita perbaiki, tingkatkan, dan perluas fasilitas kesehatan,”jelasnya. Pembangunan gedung baru RSCM yang mengeluarkan dana sebesar Rp123 miliar, menurutnya, merupakan biaya yang memang perlu di keluarkan. Hal ini termasuk produktif,mengingat banyak biaya yang sebesar itu lebih bersifat konsumtif dalam era tekanan ekonomi global dalam menghadapi tekanan APBN dan APBD. ”Hentikan sekali lagi pembangunan gedung, pembangunan fasilitas yang tidak sangat diperlukan. Apalagi, yang tidak produktif. Ini (RSCM) contoh produktif karena langsung diabdikan untuk membantu saudara-saudara kita,” tambahnya. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menilai klaim SBY tersebut wajar.Namun,klaim tersebut harus didasarkan kepada fakta objektif. ”Jangan sampai klaim itu hanya menunjukkan sikap politik dalam situasi panik,”katanya. Ganjar menambahkan, masalah kesehatan yang diklaim SBY mengalami peningkatanharusdilihatsecara mendalam. Menurut dia, program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) banyak menuai masalah. Bahkan, program tersebut hampir tidak diperpanjang lagi, tetapi pemerintah menggantinya dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jaskesmas). (rarasati syarief/ ahmad baidowi) sumber : seputar Indonesia

SBY Minta Rakyat Bepikir Jernih Pilih Capres 2009

JAKARTA – Hiruk pikuk pemilihan presiden 2009 mulai terasa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengamati perkembangan bakal saingannya pada pesta demokrasi mendatang. SBY melihat banyak pilihan pemimpin pada 2009. Menurut SBY, masyarakat perlu berpikir lebih jernih untuk menentukan pilihan pada 2009. ’’Jangan tergesa-gesa mengatakan memilih ini atau mencalonkan ini,’’ kata SBY saat membuka Muktamar II Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) di Hotel Mercure, Ancol, tadi malam (22/2). Menurut SBY, pada 2009 akan banyak pilihan pemimpin.

Namun, persoalan bangsa juga makin banyak dan beragam. Persoalan tersebut, kata SBY, tidak mudah untuk dipecahkan. Harus dicermati benar apa yang akan dilakukan apabila calon-calon pemimpin itu kelak mendapatkan kepercayaan rakyat untuk memimpin negeri ini.
’’Terbuka bagi saudara, saya minta tidak usah terburu-buru. Ikuti saja perkembangan dinamika, meski sekarang ini sebetulnya belum saatnya berkampanye karena masih panjang,’’ tegas SBY.
Kepada peserta muktamar Parmusi, SBY menjelaskan bahwa dirinya masih fokus mengatasi masalah bangsa dan tugas negara. Apalagi periodenya masih dua tahun lagi. ’’Saya lebih memilih menuntaskan tugas saya 2008–2009. Itu dulu. Kalau saya ikut-ikutan dalam tanda kutip berkampanye, saya tidak bisa fokus untuk mengatasi masalah yang begitu besar untuk rakyat kita,’’ kata SBY.
SBY memberikan pernyataan tersebut untuk merespons pidato Ketua Panitia Muktamar Doni Tokan yang menyatakan siap mendukung SBY sebagai presiden pada Pilpres 2009. ’’Ini kali pertama saya bicara 2009,’’ lanjutnya.
Ketua Panitia Muktamar Doni Tokan saat memberi sambutan menyatakan, Parmusi siap mengusung SBY sebagai calon presiden 2009–2014.
”Kami siap. Terima kasih juga karena sudah mengangkat tokoh Parmusi sebagai menteri,” ujar Doni.
Ketua Umum Parmusi Bachtiar Chamsyah mengutarakan hal yang sama. Namun, pernyataannya tidak selugas Doni. ’’Dukungan untuk 2009 tak akan berubah. Pada Pilpres 2004, Parmusi sudah mengusung pasangan SBY-Kalla,’’ tutur Bachtiar Chamsyah.
Dukungan bagi SBY, kata Bachtiar, tidak seperti yang dilakukan partai politik. Sebagai organisasi kemasyarakatan, Parmusi akan memberikan kontribusi positif bagi SBY pada pilpres mendatang.
Muktamar Parmusi II berlangsung pada 22–24 Februari 2008. Organisasi tersebut dipimpin Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. Para menteri juga hadir dalam acara tadi malam. Di antaranya, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Koperasi dan UKM yang juga Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Mensesneg Hatta Radjasa, Menhub Jusman Syafii Djamal, Menkominfo Mohammad Nuh, dan Menpora Adhyaksa Dault.

sumber : Sumeks

Dilema Suara Parpol Islam Pemilu 2009

Lampu kuning bagi partai-partai yang menyebut dirinya sebagai partai Islam. Perolehan suaranya pada Pemilu 2009 diprediksi akan turun jauh alias merosot, bahkan sulit menyamai perolehan pada Pemilu 2004.

“Jumlah total suara partai-partai Islam akan sulit melampaui perolehan mereka pada Pemilu 2004,” kata peneliti bidang kajian Asia Tenggara Australian Nasional University (ANU) Prof Greg Fealy.Hal itu disampaikan dia dalam diskusi bertajuk “Islam dan politik Indonesia menjelang Pemilu 2009″ yang diselenggarakan di Gedung LIPI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (6/2). Fealy bahkan berani menyebutkan persentase raihan suara yang akan dicapai beberapa parpol Islam.

Melihat kondisi yang ada sekarang, Fealy menyebut PPP cuma mampu meraup suara sekitar 4-6 persen saja. “Sudah satu tahun sejak dipimpin Suryadharma Ali tidak ada kebangkitan dan terobosan yang dibuat PPP. Konsolidasi di bawah juga belum dilakukan. Selain itu figur Suryadharma kurang dikenal,” papar Fealy.

Pria yang sudah lama meneliti di Indonesia itu kemudian menyoroti PKB. Menurut dia, kondisi PKB saat ini bisa disebut berantakan.“Gus Dur menjadi seperti diktator dalam partai. Dia yang menentukan semuanya. Kepemimpinan Muhaimin Iskandar dalam rongrongan,” ujarnya. Konflik internal yang terus mendera PKB dengan pemecatan dan pembekuan sejumlah kepengurusan di daerah akan membuat kaum nahdliyin berpaling. Apalagi dengan pesatnya perkembangan PKNU yang akan mengerogoti suara PKB di basis massanya di Jawa Timur.Dengan mengandalkan loyalitas warga NU yang tersisa, Fealy menyebut angka antara 8-10 persen suara saja yang mampu dipertahankan PKB pada Pemilu 2009.

Selanjutnya, Fealy menyebut PAN sebagai partai yang akan mengalami kemerosotan perolehan suara. Setelah berganti kepemimpinan dari Amien Rais, karakter partai ini terlihat lemah. “PAN sangat bergantung kepada ketua umumnya Soetrisno Bachir secara finansial. Selain itu ada ketegangan di bawah yang timbul dengan Muhammadiyah,” analisis Fealy yang fasih berbahasa Indonesia ini.Perolehan suara PAN diyakini Fealy akan merosot drastis. “Sulit di atas 4 persen,” tukasnya.

Sementara PKS, Fealy punya prediksi yang serupa. Target 20 persen suara pada Pemilu 2009 yang disebut pimpinan PKS menurutnya terlalu ambisius. Langkah PKS yang kini mulai menyebut sebagai partai terbuka diyakini Fealy tidak akan banyak membantu. Alasannya, merosotnya citra PKS sebagai partai bersih dan idealis.

“Musuh PKS sekarang makin banyak. Ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis bertentangan di bawah. Ini disebabkan aset-aset ormas tersebut seperti masjid dan lembaga pendidikan mulai diambil alih kader PKS. Ada perlawanan yang muncul,” ungkap Fealy.Mengacu pada beberapa kali survei LSI pimpinan Saiful Mujani dan Indo Barometer pimpinan M Qodari, Fealy menyebut kisaran perolehan suara PKS antara 4-5 persen. Secara umum, Fealy menyimpulkan jumlah suara parpol-parpol Islam dalam Pemilu 2009 mendatang hanya sekitar 20 persen.

Sumber : detikcom (7 Februari 2008)

Bisnis dan investasi baru,ramai-ramai bikin partai politik

R.Budi Hartono

Ramainya suara yang selalu membawa dan mengangkat derita dan aspirasi rakyat kecil banyak di suarakan oleh pelaku sepekulan politik, dinamika partai politik di Indonesia ini tampaknya membenarkan tesis hutington. Dia berpandangan, pembangunan politik, mesti melingkupi tiga aspek penting, yakni rasionalisasi kekuasaan, diferensiasi struktur, dan partisipasi massa*.

Mampukah Pemilu yang akan datang (2009) dapat menghasilkan perubahan mendasar dalam pembangunan politik di negeri ini, yang mencakup ketiga aspek penting di atas? Jawabnya tentu sejauh mana aturan main baru yang saat ini sedang dipersiapkan oleh para elite nasional yang sarat kepentingan tersebut dapat memihak kepada kepentingan tatanan kebangsaan yang lebih besar.

Dalam konteks ini, hampir semua kalangan intelektual yang masih berakal sehat memiliki pandangan yang sama bahwa penyederhanaan partai politik sebagai keniscayaan. Jika sistem proporsional tetap ingin dilestarikan dan kinerja partai politik ingin dimaksimalkan, bahwa sistem multi partai hendaknya semakin sederhana secara jumlah dan lebih kompetitif secara idiologis.

Untuk menyederhanakan jumlah sekaligus kompetitif secara idiologis, kita paling tidak mengambil strategi atau kebijaksanaan, minimal tiga langkah,yakni;

• memberlakukan ketentuan ambang batas minimum perolehan suara untuk membatasi jumlah peserta pemilu.
• pengaturan secara jelas dan transparan di dalam UU mengenai penggabungan partai sebelum pemilu dan koalisi partai sesudah pemilu (membingkai jumlah sekaligus idiologis).
• ketentuan wajibsetor (deposit) dana sejumlah tertentu bagi partai-partai baru yang ingin menjadi peserta pemilu. Jika partai yang bersangkutan dapat memeroleh suara minimal setara ambang batas perolehan, maka dana tersebut dikembalikan. Sebaliknya, jika gagal meraih dukungan minimal tersebut, maka dana tersebut menjadi milik Negara.

Ketentuan ini akan merubah pandangan masyarakat awam politik, bahwa orang-orang berebut mendirikan partai karena untuk mencari hidup. Dapatkan realita ini diikhlaskan oleh para elite partai itu sendiri? Jika benar-benar tulus ingat rakyat,sebab semuanya itu apa bila kita meletakan pada moral sebagai landasan dalam melangkah maupun bertidak kita mempunyai tangung jawab terhadap rakyat dan Tuhan.

*hutington (2004:43)

Solusi Permasalah Bangsa Dalam Islam

Islam mempunyai solusi yang jelas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan manusia, termasuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalam ekonomi Islam, negara bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap individu rakyat seperti sandang, pangan dan papan. Setiap warga negara juga diwajibkan untuk bekerja, terutama kaum laki-laki. Jika pekerjaan tidak ada, maka negaralah yang memberi pekerjaan dan memberi bantuan tanpa jaminan apapun. Hal ini bisa kita dapati dalam sejarah Khilafah Islamiyah, tatkala Umar bin Khaththab menjumpai dua orang yang sedang berdo'a di dalam masjid tanpa bekerja. Lalu Umar bin Khaththab menyuruh mereka keluar dari masjid dengan memberikan setakar biji-bijian sambil berkata, "Tanamlah dan bertawakalah kepada Allah".

Dari peristiwa di atas Imam Al Ghazali mengatakan bahwa wajib atas Waliyul Amri (pemerintah) memberikan dan menyediakan sarana pekerjaan kepada pencari kerja. Menciptakan lapangan kerja adalah kewajiban negara dan merupakan bagian dari tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyatnya. Jika masih dijumpai rakyat yang belum memperoleh pekerjaan, sementara ia harus menanggung biaya hidup keluarganya maka negara wajib menanggungnya. Inilah point pertama dari sistem ekonomi Islam tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya.

Kedua, mengedarkan/memutar harta ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu penyebab kesenjangan ekonomi sekarang adalah menumpuknya harta pada golongan orang kaya saja atau beredar di kawasan tertentu. Ketiga, larangan untuk menimbun uang dan harta yang menyangkut kebutuhan pokok (beras, gandum, gula, minyak dan sebagainya). Keempat, diharamkannya aktivitas riba dan sektor ekonomi non real. Kelima, standarisasi penggunaan mata uang emas (dinar) dan perak (dirham) dalam aktivitas jual beli dan investasi. Keenam, pemberantasan KKN, perjudian, pelacuran, monopoli perdagangan dan aktivitas lain yang bukan bersumber dari pendapatan yang halal dan yang ketujuh, larangan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam milik umat oleh pihak asing (Fuad, 2003).

Berdasarkan prinsip-prinsip Islam di atas, seharusnya pemerintah segera melaksanakan tujuh point penting tersebut. Wajib disadari, bahwa keterbelakangan dan kemunduran yang menimpa bangsa kita adalah karena diterapkannya sistem ideologi kapitalis yang telah menggerogoti sendi-sendi perekonomian bangsa. Dengan alasan mendapatkan pemasukan sumber keuangan yang besar, badan-badan usaha milik pemerintah yang potensial justru diprivatisasi sementara roda perekonomian disetir oleh IMF dan Bank Dunia. Mata uang dollar diagung-agungkan sementara nilai tukar rupiah kita terus menerus ditekan. Berbagai jenis tambang yang amat potensial (emas, perak, batubara, minyak, nikel, timah, gas) terus menerus dijarah tanpa kuasa kita menghentikannya, sementara hutan kita terus menerus dirampok dan dirusak tangan-tangan yang lapar akan harta benda.

Sebagai solusi menyeluruh atas problematika yang menimpa bangsaIndonesia, tidak ada jalan lain kecuali menerapkan syari'at Islam di seluruh persada nusantara. Tidakkah kita harus belajar dari sejarah, bagaimana selama hampir 1300 tahun ajaran Islam mampu bertahan dengan kokohnya. Kapankah kita akan mendapai rakyat negeri ini, tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat dan sedekah karena mereka telah tercukupi segala kebutuhannya? Akankah kejayaan perekonomian Khalifah Umar bin Abdul Aziz terulang lagi? Wallahu'alam bi shawab.

*Kiriman Dari feno widodo,anak Transmigrasi Pematang Panggang